Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli online menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persmaan dan perbedaan jual beli online menurut KHES dan KUH Perdata,. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendekripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Persamaan jual beli online dalam KUH Perdata dan KHES yaitu; Persamaan, terletak pada Pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan/perjanjian dengan Pasal 20 KHES tentang akad, Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dengan Pasal 20 KHES tentang asas sukarela, Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan akibat wanprestasi dengan Pasal 36 KHES tentang ingkar janji dan akibat ingkar janji. Perbedaan jual beli online dalam KUH Perdata dan KHES yaitu; Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas-asas jual beli meliputi asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme dan asas kepribadian dengan Pasal 21 KHES asas-asas jual beli adalah amanah/menepati janji, kehati-hatian, asas tidak berubah, asas saling menguntungkan, asas kesetaraan, asas transparan, asas kemampuan, asas kemudahan, dan asas sebab yang halal. Pasal 1881 KUH Perdata tentang berakhirnya perjanjian yang sudah diatur dalam bab IV buku III yaitu apabila telah terjadi pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu dengan Pasal 75 KHES tentang berakhirnya akad jual beli, yaitu akad jual beli dapa berakhir pada prinsipnya apabila hubungan hukum di antara para pihak telah terputus. Dengan putusnya hubungan tersebut, maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara yang terkait dengan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai syarat penyerta hasil kesepakatan para pihak sudah tidak berlaku.