Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tata kelola syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) meliputi struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPRS untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha BPRS sesuai dengan prinsip syariah. POJK No.25/2024 mengatur tentang penerapan tata kelola syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Peneliti ingin mengetahui implementasi tata kelola syariah berdasarkan POJK No.25/2024 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi tata kelola syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta menurut POJK No.25 Tahun 2024.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi tata kelola syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilihat dari POJK Nomor 25 Tahun 2024 telah sesuai dengan POJK Nomor 25 Tahun 2024, mulai dari (1) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah melakukan pemeriksaan secara rutin yang dilakukan satu minggu sekali. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya permasalahan atau pelanggaran terkait dengan syariah. (2) Penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, manajemen risiko dilakukan untuk memeriksa seluruh lini bagian bank operasional, akad-akad pembiayaan, marketing, maupun HRD dan bagian umum untuk mengetahui sudah sesuai dengan syariah atau belum sehingga dengan adanya pemeriksaan tersebut dapat membantu meminimalisir terjadinya risiko. (3) Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengawasi secara internal maupun terkait dengan kepatuhan syariah, seperti akad-akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan kemudian jasa yang menggunakan akad ijarah atau multijasa. (4) pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengatur, maka OJK juga mengawasi terkait kepatuhan, dan terkait semua pelaporan pada masing-masing bidang di bank tersebut.